TUGAS
IDENTIFIKASI DAN REGULASI AMDAL
KESEHATAN
LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN KERJA
Dosen Pengampu:
dr.Muchtaruddin Mansyur.NS.SP.OK.Ph.D
DISUSUN OLEH
Nama : Hamdan
NIM :1609047049
PROGRAM STUDI
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEKOLAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2017
|
NO
|
UNDANG UNDANG DAN
PERATURAN
|
OBJEK DAN
PENGATURAN
|
POKOK –POKOK
PENGATURAN
|
|
1
|
Peraturan pemerintah RI no 29 tahun 1986 tentang
analisis mengenai dampak lingkungan
|
Instansi lingkungan hidup
Gubernur/ kepala daerah tingkat 1
|
·
Tata Laksana, Kerangka
Acuan amdal
·
Rencanan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan
·
Pendidikan,
latihan, penelitian, dan pengembangan di bidang analisis mengenai dampak
lingkungan
·
Pengawasan dan
pembiayaan pembuatan amdal
|
|
2.
|
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkunhan Hidup
|
Menteri,Pejabat dari instansi yang
berwenang,Gubernur,Instansi yang membidangi usaha,Pemrakarsa,Komisi penilai
dibentuk
a.
Di tingkat pusat
oleh menteri
b.
Di tingkat daerah
oleh Gubernur
|
·
Peraturan
pemerintah tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
·
Komisi Penilai
Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup
|
|
3
|
PERMEN LH RI no 08 2013 tentang tata laksana penilaian
dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan
|
·
Komisi Penilai
Amdal
·
Instansi
Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota
|
·
Pedoman mengenai
1.
Penyelenggaraan
KPA
2.
Penatalaksanaan
penilaian AMDAL
3.
Penatalaksanaan
pemeriksaan UKP-UKL
4.
Penatalaksanaan
SPPL
5.
Pendanaan penilaian
amdal, UKP-UKL dan penerbitan izin lingkungan
|
|
4
|
PERMEN LH RI no 05 tahun 2008 tentang tata kerja komisi
penilai amdal
|
Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
|
·
Pembentukan,
Tugas, Dan Susunan Keanggotaan Komisi Penilai
·
Kewenangan Komisi
Penilai
|
|
3.
|
UU
Nomor 32 Tahun2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup
|
Pelaku
usaha baik mikro dan kecil
|
·
Undang – undang mengenai baku mutu
lingkungan hidup
·
Instrumen
perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat (2) huruf a meliputi internalisasi biaya lingkungan hidup
|
|
4.
|
Peraturan
Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
|
Para
menteri ,Instansi terkait,Pelaku usaha ,Pemerintah daerah ( gubernur
,bupati,walikota )
|
·
Perlindungan ,pengelolaan pembangunan
berkelanjutan
·
Analisa dampak dari lingkungan hidup
·
Izin usaha
|
|
5.
|
Peraturan Menteri Negara
Nomor 17 tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis
Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
|
Masyarakat
|
·
Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses
analisis,mengenai dampak lingkungan hidup ,izin ,dimana pemberian informasi
haruslah tepat dan transparan dengan adanya kesetaraan dan kesejajaran dalam
posisi dan bertindak seadil adilnya dan bijaksana pada pihak – pihak yang
terkait
|
|
6
|
Keputusan menteri Negara
lingkungan hidup no 57 tahun 1995 tentang analisis mengenai dampak lingkungan
usaha atau kegiatan terpadu/multisektor
|
·
Pemrakarsa
·
Instansi
Lingkungan Hidup
|
·
AMDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor meliputi keseluruhan
proses penyusunan:
1. Kerangka acuan bagi penyusunan analisis
damapak lingkungan; analisis dampak
lingkungan;
2. rencana pengelolaan lingkungan;
3. rencana pemantauan
lingkungan.
|
|
7.
|
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan /Atau
Kegiatan yang wajib memilikianalisis mengenai dampak Lingkungan Hidup
|
Menteri,Pejabat dari instansi yang berwenang,Gubernur,Instansi
yang membidangi usaha ,Gubernur,Walikota,Bupati,masyarakat
Pelaku usaha
|
·
Kawasan lindung atau kawasan yang
berbatasan langsung dengan kawasan lindung maka wajib memiliki AMDAL
·
Jenis rencana dan usaha yang tidak wajib
memiliki AMDALadalah
Dengan contoh eksplorasi
pertambangan ,minyak dan gas bumi,penelitian dan pengembangan pendidikan
,penunjang pelestarian kawasan lindung ,
|
|
8.
|
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasn
Industri
|
Menteri,Pejabat dari instansi yang
berwenang,Gubernur,Instansi yang membidangi usaha,
a.Di tingkat
pusat oleh menteri
b. Di tingkat
daerah oleh Gubernur
|
·
Kawasan industri adalah kawasan tempat
pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana
penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri yang
telah memiliki izin usaha kawasan
industri.
·
Titik penaatan adalah satu lokasi atau
lebih yang dijadikan acuan
untuk pemantauan dalam rangka penaatan
baku mutu air limbah.
|
|
9.
|
Peraturan menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi
Uasaha Dan /atau Kegiatan yang memiliki izin usaha dan /atau kegiatan tetapi
belum memiliki DokumenLingkungan Hidup
|
Kepala instansi
lingkungan hidup
kabupaten/kota
,Penanngung jawab usaha ,Gubernur
|
·
Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang
dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
·
Persyaratan
Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
·
Mekanisme Penetapan Dokumen
Evaluasi Lingkungan Hidup
|
|
10
|
PERMEN LH no 25 tahun
2009 tentang pembinaan dan pengawasan terhadap komisi penilai analisis
mengenai dampak lingkungan hidup daerah
|
·
Kementerian Negara Lingkungan Hidup
dan/atau gubernur
·
instansi lingkungan hidup provinsi
|
·
persyaratan Pelaksana pembinaan dan
pengawasan
mengenai dampak lingkungan hidup
·
Mekanisme dan tahapan pembinaan dan
pengawasan
·
Prosedur Operasional Standar Pengawasan
Komisi Penilai Amdal Daerah
|
|
11
|
Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
|
·
Pemerintah
pusat dan daerah
·
Masyarakat
·
Organisasi
yang bergerak pacla bidang smnber claya ai
|
·
Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pusat Dan Daerah Dalam Penetapan Wilayah sungai dan cekungan air tana
·
Konservasi Sumber Daya Air
·
Pendayagunaan Sumber Daya Air
·
Gugatan Masyarakat Dan Organisasi
·
Penyidikan Ketentuan Pidana Kegiatan yang
dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak
air
|
|
12
|
KepMen
LH No. 42/MENLH/1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
|
Penanggung jawab usaha atau kegiatan dan merupakan alat
pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang bersifat internal
|
Prinsip-Prinsip Dan
Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
|
|
13,
|
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 41 Than
2000 Tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota
|
·
Komisi Penilai
pada Kabupaten /Kota yang di bentuk oleh Bupati /Walikota
·
Tim Teknis dan
jajarannya
|
·
Adanya
pembentukan komisi penilai Analisis terdapat kriteriayang harus di penuhi
·
Komisi penilai
analisis mengenai dampak lingkungan bertugas mengendalikan dampak lingkungan
pada tingkat Kabupaten /Kota
|
|
14
|
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 42 Tahun
2000 tentang Sususnan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat
|
·
Deputi Kepala
Badan Pengendali Dampak Lingkungan
·
Kepala direktorat
Analisis Pengendali Dampak Lingkungan
·
Wakil dari
Departemen atau lembaga pemerintah
·
Wakil dari Kantor
Menteri Negara
·
Wakil dari
Pengendali Dampak Lingkungan
·
Beserta jajaran
|
·
Adanya susunan
keanggotaan komisi penilai dan tim teknis analisis mengenai dampak lingkungan
hidup
|
|
15.
|
Keputsan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 4Tahun 2000
Tentang Panduan Penyusunan Amdal Kegiatan Pembangnan Permukiman Terpadu
|
·
Lembaga
Pemerintah
·
LembagaPerbankan
·
Lembaga Swasta
·
Lembaga
Pendidikan dan Kepolisian
|
·
Dokumen ini di
maksudkan sebagai panduan penyusunan Bab AMDAL bagi berbagai kegiatan proyek
pengembangan pemukiman terpadu
·
Adanya kriteria
dalam pembangunan pemukiman terpadu
|
|
16
|
Keputusan Menteri Negara
Lingkungan HidupNomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya
Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidp
|
· Pemerintah dan Menteri
Negara
· Instansi pada satu wilayah
Kabupaten /Kota
|
·
Pembinaan usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan upaya
pengelolaan lingkungan
·
upaya pembinaan dapat berupa penerbitan pedoman pelaksanaan upaya
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan pemerintah
|
